Rays Wheels

Memuat …

JAKARTA – Komisaris Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam Pemrosesan Struktur Sistem Penyiaran, Thomas Bambang Pamungkas, mengajukan banding ke Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) dan TV Kabel untuk meminta izin ketika menyiarkan konten siaran FTA (Free to Air).

"Karena hak siar ini berkorelasi sangat banyak, salah satunya adalah ke ekonomi. Jadi LPB dan TV kabel ketika ingin menangkap siaran dari TV free to air harus mendapat persetujuan terlebih dahulu," katanya saat ditemui di Jakarta, Senin (10/10). 21/2019).

Thomas juga mengatakan bahwa LPB dan TV Kabel yang tidak meminta izin dari LPS atau fasilitas free to air, dapat dikatakan melanggar dan dikenai sanksi administratif dan pidana. "Sanksi pidana terkait dengan hak cipta," tambahnya.

Sebenarnya, kata Thomas, ini bukan masalah gratis, bayar atau tidak bayar. Tetapi semua itu telah berbicara tentang etika dan moral.

Thomas juga menyebutkan bahwa kasus pembajakan pada materi siaran FTA bersih di Jakarta, tetapi masih terjadi di daerah. "Jika DKI jelas, kami akan selalu diingatkan bahwa ketika siaran acara bebas tayang, harus ada izin terlebih dahulu saat ia mengusulkan perpanjangan, KPID DKI akan bertanya," pungkasnya.

(meme)