Rays Wheels

memuat …

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kementerian Komunikasi dan Informasi) memperingatkan bahwa keberadaan pusat data di Indonesia tidak dapat dilihat hanya secara fisik, tetapi harus dilihat dalam konteks digital. Masalah pusat data adalah salah satu diskusi terberat dalam revisi Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Transaksi dan Sistem Elektronik (PP PSTE).

Pemerintah bersikeras bahwa itu masih konsisten dengan peraturan yang direvisi. Kementerian Komunikasi dan Informasi menyebutkan rancangan peraturan yang direvisi dalam tahap penyelarasan akhir di Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

"Proses penyelarasan terakhir akan diundang lagi di Sekretariat Negara. Nantinya akan dibahas lagi. Masukan akan dibahas. Sudah diakomodasi? Bagi kami sudah diakomodasi," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi (Aptika). Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan pada Kamis (11/8/2018).

Sebelumnya, draft revisi PP 82/2012 juga telah melewati tahap harmonisasi peraturan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah draft yang direvisi masuk ke Kementerian Sekretaris Negara, Semuel mengatakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pemrakarsa akan dipanggil untuk menjelaskan perubahan peraturan yang dibuat.

Konsultasi publik sebelum aturan dikeluarkan juga akan dilakukan. Dalam hal ini, pemerintah akan mengundang para pemangku kepentingan di bidang industri digital. "Di Sekretariat Negara itu akan dibahas dulu, kalau nanti hasilnya perlu diperbaiki, nanti akan kita perbaiki," kata Semuel.

Kewajiban untuk membangun pusat data di Indonesia adalah salah satu hal yang menjadi perhatian publik dari peraturan yang direvisi. Menurut Semuel, pusat data tidak hanya dapat dilihat secara fisik tetapi harus dilihat secara digital. Untuk alasan ini, perlu untuk mengklasifikasikan data apa yang harus ditempatkan di Indonesia dan orang-orang yang mungkin berada di luar negeri.

"Masalahnya rumit karena peraturan yang ada semuanya menggeneralisasi, semua data harus di Indonesia, akhirnya aturan tidak bisa diberlakukan," tambah Semuel menjelaskan perlunya revisi PP 82/2012.

Dalam revisi PP 82/2012, pemerintah melakukan terobosan dengan mengatur Klasifikasi Data Elektronik (KDE) yang terdiri dari data elektronik strategis, tinggi dan rendah. Dalam perubahan aturan kemudian, penempatan data elektronik strategis harus di Indonesia.

Penempatan data yang tinggi dan rendah harus memastikan efektivitas pengawasan setiap sektor industri. Jadi setelah revisi PP 82/2012 diterbitkan, akan ada aturan teknis di masing-masing sektor industri. "Sebagai contoh, sektor perbankan, apakah data asing diperbolehkan di Hong Kong, akan didiskusikan dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), itu adalah hak sektor," kata Semuel.

Ketua Asosiasi E-Niaga Indonesia (IDEA) Ignatius Untung, mengatakan bahwa aturan pusat data yang telah tersedia sejauh ini masih membingungkan. "Prosesnya bolak-balik. Dahulu, pemerintah meminta pusat data berada di Indonesia. Bahkan jika sanksi tidak jelas, masih abu-abu. Kalau abu-abu, tidak ada gunanya membuat pusat data," Ignatius mengatakan beberapa waktu lalu.

Di Indonesia, dia menjelaskan, banyak perusahaan e-commerce masih menempatkan pusat data di luar negeri, terutama perusahaan global. Salah satu alasannya adalah bahwa infrastruktur pendukung belum cukup siap untuk mendukung kewajiban pengembangan pusat data di Indonesia.

Pada dasarnya, pelaku industri mencari layanan server cloud yang andal. "Kami mencari kualitas yang baik karena server turun selama satu jam, kerugiannya milyaran rupiah," kata Ignatius.

(ven)