Rays Wheels

KabarOto.com – Sepanjang 2018, PT Pertamina (Persero) berhasil melampaui target operasional BBM Satu Harga. Dari target 67 poin, Pertamina telah mengoperasikan 69 poin BBM Satu Harga di Daerah Tertinggal. Tapi apakah program BBM satu harga menguntungkan untuk Pertamina?

Baca Juga: Pertamina Siap Mengembangkan Stasiun Pengisian Baterai Umum

Arie Gumilar, Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina & # 39; Serikat Pekerja (FSPPB) mengungkapkan bahwa program BBM satu harga ini sebenarnya merugikan Pertamina, karena ditanggung oleh perusahaan milik negara ini. "Salah satu hal yang membuat penurunan laba Pertamina adalah BBM satu harga, semuanya dibebankan ke Pertamina," jelas Arie.

SPBU di Indonesia Timur untuk program BBM satu harga.

Dia menambahkan, BBM Satu Harga ini seharusnya tidak menjadi pekerjaan Pertamina tetapi pemerintah melalui BPH Migas. Beban yang ditanggung Pertamina dari program ini cukup signifikan, sekitar Rp. 20 triliun, "kata Arie di Wilayah Jakarta (31/12/2018).

Arie menambahkan, Shell atau Total juga harus dimasukkan dalam program BBM satu harga ini. "Shell dan Total juga harus dimasukkan, misalnya mereka ingin membuka pompa bensin di Jakarta, tetapi mereka juga harus diberikan persyaratan untuk membuka pompa bensin di daerah lain, jadi tidak hanya Pertamina," jelas Arie.

Baca Juga: Pertamina Berhasil Mengoperasikan 27 Harga Pompa Bensin 1 di Kalimantan

Pertamina harus menyediakan kembali BBM Penugasan Khusus, yang merupakan jenis Premium di Jawa, Madura, dan Bali.

Faktor lain yang menyebabkan penurunan laba adalah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Ketentuan, Distribusi, dan Harga Eceran Bahan Bakar Minyak.

"Perpres membuat Pertamina harus memasok kembali BBM Penugasan Khusus, yang merupakan jenis Premium di Jawa, Madura dan Bali.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Harian Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi. Menurutnya, Pertamina harus dibesarkan oleh Pemerintah dalam menegakkan kedaulatan energi bangsa. "Saya tidak setuju dengan harga bahan bakar yang satu ini dibebankan ke Pertamina," kata Tulus.