Rays Wheels

memuat …

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kementerian Komunikasi dan Informasi) hari ini berencana mengeluarkan surat keputusan (SK) pencabutan izin frekuensi untuk penyedia layanan internet PT First Media Tbk dan PT Internux (pemilik layanan dan modem Bolt). Hal ini disampaikan langsung oleh Plt. Kepala Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ferdinandus Setu.

Dia mengatakan, keputusan pencabutan izin frekuensi akan dikeluarkan hari ini. "Ini dalam proses awal (tanda tangan). Ini akan dikeluarkan hari ini, 19 November 2018," kata Ferdinandus saat dihubungi oleh SINDOnews melalui pesan singkat, Senin sore (19/11/2018).

Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi mengenai kinerja dan kewajiban operator pita lebar di Indonesia, diketahui bahwa PT First Media Tbk memiliki frekuensi hak penggunaan (BHP) di pita 2,3 GHz sebesar Rp. . 364,8 milyar. Sedangkan PT Internux (Bolt) sebesar Rp343,5 miliar selama 2016 hingga 2017.

Tidak hanya dua perusahaan di bawah payung Lippo Group, lisensi frekuensi yang dimiliki oleh PT Jasnita Telekomindo juga akan dicabut. Jasnita tercatat menunggak frekuensi BPH sebesar Rp2,19 miliar.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informasi telah memberikan masa tenggang hingga 17 November 2018 bagi mereka untuk menutup kewajibannya. Namun, hingga tiga waktu jatuh tempo mereka masih belum membayar tagihan.

Pencabutan izin penggunaan frekuensi ini sesuai dengan Pasal 83 ayat 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. Secara total, ketiga perusahaan ini berutang Rp710,6 miliar kepada negara.

First Media tidak tinggal diam. Sebelumnya diberitakan, mereka mengajukan gugatan diarahkan pada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) KemKominfo. Gugatan itu didaftarkan di situs Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN) pada Jumat pekan lalu dengan nomor perkara 422 / L / 62.01 / NRS-SEM / 2018.

Gugatan itu berisi penundaan pembayaran biaya Frekuensi Radio BPH yang dikeluarkan pada tanggal 17 September 2018 yang dikeluarkan. Dan penundaan semua tindakan atau paksaan yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan pembayaran pada Frekuensi Radio BPH beserta semua konsekuensi hukumnya.

Dalam kasus ini, First Media juga menyerahkan pembatalan dua surat yang dirilis oleh SDPPI, yaitu surat pemberitahuan untuk pembayaran Spektrum Frekuensi Radio BPH dan surat No. 2883 / SP1 / KOMINFO / DJSDPPI.3 / SP.02.04 / 10 / 2018 tanggal 26 Oktober 2018 Subjek: Surat Peringatan Pertama dalam Konteks Pengenaan Sanksi untuk Mencabut Izin Penggunaan Frekuensi Radio (IPFR).

(mim)