Rays Wheels

memuat …

JAKARTA – Kelanjutan kasus hutang PT First Media Tbk dan PT Internux (Bolt) ke pemerintah belum diketahui. Karena sejak ada & # 39; proposal damai & # 39; yang masuk Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), pencabutan (SK) pencabutan izin penggunaan hak frekuensi radio 2,3 GHz yang seharusnya sudah dikeluarkan pada Senin (19/11) itu ditinjau ulang.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, mengatakan bahwa keputusan tentang nasib kedua perusahaan frekuensi & # 39; lisensi untuk menggunakan frekuensi di bawah payung Lippo Group akan segera diputuskan.

"Seharusnya tidak terlalu lama. Insya Allah, minggu ini. Arahnya jelas, nama juga tidak bayar," katanya ketika ditemui oleh SINDOnews di sebuah acara di Ayana Midplaza Hotel, Senin malam ( 11/27/2018).

Lebih lanjut, kata Rudi, masih ada beberapa pertimbangan dan fokus yang mereka diskusikan dengan beberapa pihak mengenai tunggakan pembayaran tunggakan frekuensi radio frekuensi 2.3 GHz (BPH).

"Pertama, fokusnya adalah pada pembayaran pertama. Jika Anda memiliki kebutuhan untuk membayar, bagaimana Anda membayarnya, yang satu. Kalau begitu jika Anda tidak mengharapkan arah diperbaiki, izin akan dicabut. Pria yang akrab disapa kepala RA ini.

Dia juga mengatakan masalah pencabutan juga harus dilihat dari sisi pelanggan yang tidak boleh dirugikan. "Perusahaan harus bertanggung jawab, jika ada keseimbangan, maka tanggung jawab perusahaan adalah bahwa saldo belum dihabiskan menggunakan uang yang sudah ada di perusahaan. Sekarang inilah yang sedang kita bicarakan secara lebih rinci," katanya.

Tapi yang dia tekankan adalah tunggakan frekuensi radio 2,3 GHz BPH senilai total Rp. 708 miliar yang belum mereka bayar sejak 2016 hingga 2018 kedua perusahaan masih harus dibayar.

"Tetep harus membayar, bisnis itu dicabut atau bukan bisnis kedua berarti bahwa bahkan jika itu tidak dibayar, itu akan tetap dicabut tetapi utang itu harus dibayar. Namanya orang yang berutang," kata RA.

(wbs)