Rays Wheels

memuat …

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informasi menjelaskan bahwa mereka tidak mengesampingkan kemungkinan merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang ada saat ini.

Hal ini dinyatakan oleh Akting. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ferdinandus Setu dalam Live Video berjudul Tok Tok Kominfo. Dia mengatakan bahwa Indonesia adalah negara demokratis yang rakyatnya diberi ruang untuk berdebat tentang hukum ini.

"Siapa pun yang percaya bahwa perlu direvisi lagi, kami menghargai itu," katanya saat siaran langsung video di YouTube, Rabu (6/6/2019).

Selanjutnya, dia memberi contoh di awal penerbitan UU ITE pada 21 April 2008, lalu setahun kemudian ada kasus yang menonjol di masyarakat, yaitu kasus Prita Mulyasari.

Perhatian yang diberikan oleh publik terhadap kasus ini membuat mereka memahami UU ITE. Kemudian permintaan untuk merevisi aturan semakin meningkat.

"2009, hanya satu tahun setelah UU ITE diterbitkan, beberapa orang kami yang memiliki pandangan harus perlu direvisi, itu harus dianggap lebih," lanjutnya.

Setelah permintaan itu, selama era pemerintahan pada tahun 2014, ia mulai bekerja dengan serius pada revisi tersebut.

"Kami mulai melakukan pertemuan rutin dengan sejumlah pihak termasuk sejumlah kementerian, pakar, LSM, dan Kejaksaan Agung," kata Ferdinandus.

Namun dia menyebutkan bahwa proses revisi undang-undang membutuhkan waktu yang singkat. Perlu melewati beberapa tahap.

"Untuk digunakan sebagai teks cukup panjang, meskipun itu hanya revisi. Misalnya menyetujui, setidaknya butuh dua hingga tiga tahun untuk memulai," pungkasnya.

(wbs)