Rays Wheels

Jakarta – Pemerintah segera menyiapkan insentif fiskal dan fasilitas infrastruktur dalam upaya mempercepat pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Untuk alasan ini, diperlukan harmonisasi peraturan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan.

"Berkenaan dengan fasilitas fiskal, kami telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Setelah disetujui dan sesuai arahan ratas, maka dikoordinasikan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Kelautan dalam persiapan Perpres. Kemudian , Menteri Keuangan akan berkonsultasi dengan Komisi XI DPR, "kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto setelah menghadiri Rapat Terbatas Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (14/1) siang.

Menteri Perindustrian menjelaskan bahwa pengembangan kendaraan listrik adalah salah satu komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (CO2) hingga 29 persen pada tahun 2030 dengan tetap menjaga keamanan energi, terutama di sektor transportasi darat. "Jadi, tren global untuk kendaraan masa depan adalah hemat energi dan ramah lingkungan," katanya.

Selain itu, dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil. "Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, melalui kendaraan bermotor listrik dapat mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM), dan mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar impor yang berpotensi menghemat devisa sekitar Rp798 triliun," tambahnya.

Airlangga menekankan bahwa Kementerian Perindustrian telah mengembangkan peta jalan untuk pengembangan industri otomotif nasional. Salah satu fokusnya adalah memacu produksi kendaraan emisi rendah karbon (LCEV), termasuk kendaraan listrik.

"Targetnya adalah pada 2025, populasi mobil listrik diperkirakan mencapai 20 persen atau sekitar 400.000 unit dari 2 juta mobil yang diproduksi di dalam negeri," katanya. Selain itu, pada tahun 2025, 2 juta unit ditargetkan untuk populasi motor listrik.

Airlangga menambahkan, penyusunan Perpres sebagai payung hukum sedang dirumuskan terutama mengenai persyaratan yang akan menggunakan fasilitas insentif. Dalam implementasinya, pada tahap awal, akan dikenakan bea masuk nol persen dan pengurangan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor listrik.

Menteri Perindustrian juga menilai bahwa salah satu kunci pengembangan kendaraan listrik adalah teknologi baterai. "Indonesia memiliki sumber bahan baku untuk pembuatan komponen baterai, seperti nikel laterit yang merupakan bahan energi baru," katanya.

Pada Jumat (11/1), Menteri Perindustrian dan Menteri Koordinator Bidang Kelautan Luhut Binsar Panjaitan meresmikan peletakan batu pertama pembangunan PT. QMB Bahan Energi Baru di wilayah Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah. Proyek industri peleburan berbasis teknologi hidrometalurgi akan memenuhi kebutuhan bahan baku baterai lithium kobalt nikel generasi kedua yang dapat digunakan untuk kendaraan listrik.

Total investasi yang diinvestasikan adalah USD700 juta dan akan menghasilkan devisa senilai USD800 juta per tahun. Dari pabrik ini, setiap tahun akan menghasilkan 50.000 ton produk antara nikel hidroksida, 150.000 ton kristal nikel sulfat, 20.000 ton baterai kristal sulfat kobalt, dan 30.000 ton baterai kristal mangan sulfat.

Gam, Kementerian Perindustrian, Youtube: Otomotifmagz.com

Lebih banyak video kami:

Seperti ini:

Seperti Memuat …