Rays Wheels

memuat …

JAKARTA – Pemerintah saat ini sedang mengerjakan Revisi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2012 tentang Transaksi Sistem dan Transaksi Elektronik.

Selain membahas pusat data, revisi PP juga menguraikan hak untuk dilupakan dan juga denda melanggar platform. Salah satu artikel akan berisi sanksi administratif dalam bentuk denda karena melanggar penyedia platform.

"Jika ada konten yang melanggar UU ITE dan tidak secara langsung menanggapi permintaan yang akan diungkapkan, sanksi akan dikenakan. Salah satu bentuknya adalah denda administrasi," kata Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Aptika, Kementerian Komunikasi dan Informasi di Jakarta, Kamis (11/08/2018)

Ini disebut melanggar aturan, misalnya membiarkan pencemaran nama baik atau hoax yang dapat mengganggu ketertiban umum. Tindakan itu bisa didenda karena sekarang sedang dilakukan oleh Pemerintah Jerman

Semuel mengatakan bahwa revisi PP No. 82 hanya akan menjadi payung. Sedangkan jumlah denda dan lainnya akan dimasukkan dalam PP Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Sektor Komunikasi dan Informasi.

Dia masih belum menyebutkan nilai pasti denda itu. "Yang paling utama adalah, bisa Rp1 miliar hingga Rp10 miliar," kata Semuel, seraya menambahkan bahwa ia berjanji akan menyebarluaskan platform mengenai peraturan yang direvisi.

(mim)