Rays Wheels

Kabaroto.com – Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan menyediakan fasilitas ekspor. Kali ini, melalui penyederhanaan prosedur untuk ekspor kendaraan bermotor dalam kondisi lengkap / Completely Build Up (CBU). Dengan menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. PER-01 / BC / 2019, tentang Prosedur Ekspor Kendaraan Bermotor dalam Bentuk Sedang tanggal 11 Februari 2019.

Dalam peraturan ini, pemerintah mendorong percepatan proses ekspor dengan menyediakan fasilitas seperti: (i) masuknya kendaraan CBU ke dalam Daerah Pabean tempat pemuatan sebelum penyerahan Deklarasi Ekspor (PEB), (ii) ) entri tidak memerlukan PEB Layanan Catatan Ekspor selambat-lambatnya 3 hari sejak tanggal keberangkatan kapal.

Baca juga: Suzuki Ertiga Diesel Akan Memiliki Hati yang Baru & # 39 ;, Lohh!

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penyederhanaan peraturan akan memfasilitasi proses dengan mengintegrasikan data yang dimasukkan ke dalam sistem in-house Terminal Kendaraan Indonesia dan sistem DJBC untuk kemudian melakukan pemindaian barcode dari nomor identifikasi kendaraan (VIN) dari masing-masing kendaraan bermotor untuk diekspor.

"Proses ini diharapkan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif," kata Sri Mulyani pada Peluncuran CBU Penyederhanaan Ekspor Kendaraan Bermotor, di PT. Terminal Kendaraan Indonesia, Jakarta, Rabu (13/2/2019) pagi.

Baca Juga: Toyota Berhasil Mengekspor 206.600 Mobil dari Indonesia ke Dunia

Menurut Menteri Keuangan, beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari proses ini adalah pertama, keakuratan data lebih terjamin karena proses bisnis dilakukan secara otomatis melalui integrasi data antara perusahaan, tempat pembuangan sementara (TPS), dan DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai).

Kedua, akumulasi efisiensi di gudang eksportir sehingga tingkat persediaan rendah, sehingga eksportir & # 39; gudang dapat digunakan untuk menumpuk kendaraan CBU sebagai akibat dari peningkatan kapasitas produksi.

Ketiga, dapat memaksimalkan periode penumpukan di Gudang TPS selama tujuh hari karena proses pengelompokan dan kontrol kualitas akhir sebelum pengajuan PEB dapat dilakukan di TPS.

Keempat, mengurangi biaya truk karena jumlah truk berkurang dan mitra logistik tidak perlu berinvestasi dalam jumlah besar truk. Selain itu, penggunaan truk menjadi lebih efisien dan maksimal karena digunakan setiap hari dan merata dalam kuantitasnya.

Baca juga: Got Dead Suri, Indonesia Off-road Ekspedisi Andalas 2019 kembali digelar

Sebelum aturan baru ini berlaku, setiap kendaraan bermotor yang akan diekspor harus menyerahkan PEB, menyerahkan NPE, dan jika ada kesalahan, koreksi jumlah dan jenis barang harus dilakukan paling lambat sebelum memasuki Zona Pabean sehingga waktu yang dibutuhkan lebih lama.

Plus, masih ada kebutuhan untuk pengelompokan yang sangat kompleks atau proses pengelompokan ekspor, seperti berdasarkan waktu keberangkatan kapal, negara tujuan, nomor identifikasi kendaraan (VIN), jenis transmisi, alat transportasi, waktu produksi, dan lain-lain.

Bahkan, beberapa perusahaan manufaktur yang tidak memiliki yard / yard harus menyewa yard / bidang di tempat lain untuk melakukan kegiatan di atas.