Rays Wheels

memuat …

JAKARTA – Meskipun telah dinyatakan bahwa layanan pita frekuensi radio 2,3 GHz telah dicabut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan bahwa tiga operator, yaitu PT First Media, Tbk, PT. Internux (Bolt), dan PT. Jasnita Telekomindo masih harus memenuhi kewajibannya untuk membayar Biaya Hak Pengguna (BHP).

Direktur Jenderal Sumber Daya Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika, menekankan bahwa meskipun izin frekuensi telah dicabut, itu tidak akan menghilangkan kewajiban untuk membayar tunggakan.

"Pengakhiran penggunaan jaringan tidak akan menghilangkan kewajiban menunggak," jelas Ismail saat memberikan informasi kepada rekan-rekan media di Jakarta, Jumat (28/12/2018).

Lebih lanjut, Ismail menjelaskan bahwa proses penagihan utang akan ditransfer ke Kementerian Keuangan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Masalah kelanjutan dari frekuensi yang kini telah ditinggalkan oleh ketiga perusahaan telah dikembalikan kepada pemerintah. Namun Ismail mengatakan masih belum ada skenario untuk masa depan.

"Frekuensi 2,3 akan dibahas dalam sumber daya alam yang terbatas, kami akan menyediakannya untuk kepentingan masyarakat," tambahnya.

Ketiga perusahaan tersebut adalah tiga perusahaan yang telah menunggak di BHP dari 2016 hingga 2018. Untuk Bolt dan First Media, yang dalam satu payung, Lippo Group harus membayar BHP sebesar Rp. 343,5 miliar. Sedangkan First Media, Rp. 364,8 miliar. Sementara Jasnita berhutang Rp 2,1 miliar.

(wbs)