Rays Wheels

KabarOto.com – Bahkan kebijakan plat nomor ganjil hampir pasti akan berlanjut hingga Januari 2019 mendatang. Kepastiannya adalah sistem Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar masih dalam tahap lelang.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko, Rabu (26/12), mengatakan bahwa pertimbangan yang akan menjadi perhatian khusus adalah kesadaran warga untuk menggunakan transportasi umum yang semakin meningkat. Ini juga akan dibahas dalam diskusi kelompok fokus (FGD).

Baca Juga: Apakah Efektif untuk Menentukan Kemacetan, Sistem Ganjil Bahkan Akan Permanen?

"Kami memiliki input yang memiliki sejumlah catatan baik dari segi penegakan hukum. Kedua sisi efektifitas, kami mempertimbangkan peningkatan pengguna angkutan umum," katanya.

Sistem bilangan genap yang diterapkan di sejumlah jalan di DKI Jakarta sebenarnya akan berakhir pada 31 Desember 2018. Namun, beberapa pihak mengusulkan agar sistem itu dilanjutkan tahun depan. Jika opsi diambil, akan ada modifikasi dari area genap baru.

Harga Jalan Elektronik

"Ada input yang terkait dengan efektivitas penegakan hukum. Sehingga misalnya aturan yang terkait dengan persimpangan terdekat ini dihapus sehingga tidak ada kecemasan di sisi pengguna dan sisi penegakan hukum," katanya.

Mengenai ERP, Sigit mengatakan, panitia tender bernama Pokja masih membahas kapan waktu yang tepat untuk melakukan uji coba teknis. Diketahui, uji coba teknis itu sendiri yang digelar pada November masih tertunda.

Sementara itu, Kepala Badan Manajemen Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihantono meminta pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk segera menerapkan sistem jalan berbayar (ERP). Menurutnya, target implementasi ERP paling lambat adalah akhir 2019.

Baca Juga: 36.643 Driver Menghancurkan Sistem Ganjil-Genap, Paling Banyak di Jakarta Timur

"BPTJ merekomendasikan agar pemerintah provinsi DKI segera menerapkan ERP. Batas waktu hingga akhir 2019," jelas Bambang. Menurutnya, saat ini BPTJ sendiri juga sedang mempersiapkan kebijakan ERP, khususnya di perbatasan wilayah Jakarta dengan Jabodetabek, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sehingga, sesuai dengan jadwal, Jakarta harus terlebih dahulu mengimplementasikan ERP, baru kemudian dapat mengimplementasikan sistem ERP.